Khalid Mustofa, Mundur dari PNS Demi Karir di Swasta

“Alhamdulillah, mulai hari ini, SK Pemberhentian saya sebagai PNS sudah berlaku. 1 Maret 2012, awal baru, semangat baru” (http://www.facebook.com/khalidmustafa)

“Masalah rejeki telah ada yang mengatur, tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan tetap dan tidak perlu takut karena kehilangan pensiun” (www.khalidmustafa.info)

Itulah dua statemen yang menarik perhatian saya dari sosok Khalid Mustafa.  Seorang  teman di FB yang juga  PNS di Kemendikbud—Pelaksana pada Bagian Baran Milik Negara Biro Umum Sekjen, yang pada 1 Maret 2012 resmi mengundurkan diri.  Mengapa menarik? Ya,  karena dua alasan. Pertama, di tengah bejibunnya orang Indonesia saat ini mendambakan jadi PNS, beliau memilih mundur. Boleh dikata seperti sebuah anomali.  Kedua, keputusan berani tersebut tentu dengan konsekuensi beliau akan kehilangan berbagai fasilitas privacy sebagai PNS. Terutama yang sebagian orang mendambakan tunjangan pensiunan.

Khalid lahir pada  tanggal 17 Juni 1977  Daerah LumpuE  Pare-Pare, Sulsel. Tetapi dalam akta lahir tercatat di Ujung Pandang. Lelaki cerdas itu pada masa sekolah sempat bingung antara memilih  SMA Negeri 2 (langsung masuk karena NEM),  SMF Depkes (yang mempunya jaminan kerja setelah lulus dan hanya 1 di Indonesia Timur) dan STM Pembangunan (yang peringkat 1 dan jaminan Beasiswa). Namun akhirnya dia mantap memilih STM Pembangunan.

Lantas mengapa Khalid mundur? simak paparan beliau secara lebih lengkap berikut:

Seperti yang rekan-rekan ketahui dari tulisan di blog ini, sejak awal tahun 2011 kehidupan saya banyak berubah. Salah satu perubahan terbesar adalah meninggalkan dunia TI yang selama ini digeluti dan berganti menjadi dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).

Sejak awal tahun, bahkan sebelum dinyatakan lulus dalam pelatihan instruktur pengadaan barang/jasa pemerintah, sudah banyak jadwal sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 atau panggilan untuk mengajar dalam bidang PBJ.

Tapi satu hal yang mengganjal dalam hati dan itu sudah lama menghantui.

Sebagian dari permintaan mengajar, selain yang dilaksanakan rutin oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas, yang saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan /Kemdikbud), juga berasal dari masyarakat umum, baik dari institusi pendidikan swasta, institusi penyedia barang/jasa atau pemerintah daerah/pemda.

Yang jadi masalah, selaku PNS saya dituntut untuk hadir di kantor mulai pukul 7.30 hingga 16.00 WIB setiap hari. Hanya boleh meninggalkan kantor dalam rangka tugas kedinasan dan harus membuat surat tugas terlebih dahulu.

Saya terus terang sering menggunakan waktu kerja untuk mengajar PBJ diluar program resmi yang sudah ditetapkan. Bahkan beberapa kegiatan dilaksanakan diluar kota sehingga harus meninggalkan kantor 1 hari penuh. Ini semua sebagian besar hanya berdasarkan ijin lisan kepada atasan langsung yang tentu saja sudah melanggar aturan.

Ini menjadi tekanan batin. Disatu sisi saya memang menyukai untuk mengajar dan merasa perlu untuk terus berbagi ilmu dimana saja, tapi disisi lain aturan kepegawaian juga harus ditegakkan.

Tidak mungkin saya mengajar tentang larangan korupsi, sedangkan saya sendiri melaksanakan korupsi, yaitu Korupsi Waktu.

Tidak mungkin saya mengajar tentang kedisiplinan kalau saya sendiri tidak disiplin.

Sebagai seorang pengajar atau pendidik, kesesuaian antara apa yang diajarkan dengan tindakan adalah hal yang mutlak. Karena ini merupakan cerminan integritas dari seorang pendidik.

Banyak yang menyarankan, “jalanin saja sebagai PNS juga sebagai instruktur, khan bolos sekali-sekali demi membagi ilmu itu tidak apa-apa, banyak juga kok PNS tapi tetap nyambi diluaran.”

Saya memegang prinsip nila setitik dapat merusak susu sebelanga. Apalah artinya kebaikan yang kita ajarkan kalau ditempuh dengan cara yang tidak baik walaupun tujuannya juga baik?

Hidup adalah pilihan dan konsekuensi. Itu barangkali ungkapan yang tepat untuk menggambarkan pribadi Khalid. Beliau memilih untuk mundur dari PNS dengan segala konsekuensinya. Mantan Ketua OSIS itu lebih memilih keluar dari zona nyaman—sebagai PNS dan mantap berkarir di swasta sebagai instruktur.

Boleh jadi pilihan itu diambil karena melihat bahwa profesi instruktur lebih menjanjikan dalam segalanya. Ada kepuasan batin,  aktualisasi diri,  kebermanfaaatn yang lebih luas dan boleh jadi juga income yang akan diperoleh lebih besar ketimbang jadi PNS yang gajinya telah dipatok sedemikian rupa.  Menjadi instruktur bisa mendapatkan penghasilan yang tak terbatas plus dapat mengamalkan ilmu secara lebih maksimal kepada banyak orang. Bukankah ada ada keterangan  sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain  (HR. Bukhari). Mungkin itu juga yang melandasi Pak Khalid untuk mundur sebagai PNS.

Selamat Pak Khalid atas keputusan beraninya. Sukses selalu untuk bapak.
***