Sertifikasi Model Portofolio dan Profesionalisme Guru

Menarik dicermati peryataan Kabid Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Herni Sulasti, saat diskusi, selepas sosialiasi kepengurusan Agupena Banyumas.

Beliau mengatakan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah belum berimplikasi positip terhadap peningkatan profesionalisme guru di Banyumas.
Pernyataan ini bagi saya penting digarisbawahi mengingat kapasitas beliau sebagai seorang ‘pejabat’ yang bertanggung terhadap peningkatan kualitas guru di Banyumas. Konon, informasi yang beliau sampaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Banyumas.

Sesungguhnya, saya setuju dengan pendapat beliau dan dalam beberapa forum yang sempat diikuti, baik sebagai peserta maupun narasumber, saya sering mengatakan bahwa memang tidak ada korelasi yang signifikan antara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang saat ini berjalan dengan meningkatnya kualitas atau profesionalisme para guru.

Untuk apa program serifikasi guru itu? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan membaca Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 18 tahun 2007, tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Dijelaskan didalam Permendiknas itu bahwa program sertifikasi guru dilaksanakan untuk mengakomodir berbagai kompetensi yang harus dimiliki guru agar dapat memenuhi standar guru professional dan berkualitas. Lantas kompetensi itu meliputi apa saja, paling tidak ada 4 (empat) yang terdiri dari: 1) kompetensi akademik yaitu kapasitas keilmuan yang harus selalu diupdate dari waktu ke waktu, 2) kompetensi pedagogi yaitu kemampuan mengembangkan pendekatan-pendekatan dalam pengajaran, sehingga siswa akan memperoleh kenikmatan dalam mengikuti proses pembelajaran, 3) kompetensi personaliti yaitu peta kepribadian seorang guru yang patut menjadi teladan bagi setiap siswanya serta masyarakat sekitarnya. 4) kompetensi sosial yaitu kepiawaian guru dalam berkomunikasi dan mengkomunikasi hal-hal yang penting dalam aktivitas sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika pemerintah menerapkan model sertifikasi itu dengan fortofolio. Mengapa bermasalah? Karena portofolio sejatinya hanya sekedar ‘ngumpulin dokumen’ mati yang barangkali sebelumnya dianggap tidak berguna untuk kemudian dijadikan bahan penilaian. Inilah biang keroknya.

Menurut Collins (1992) dalam Susilo (2003) portofolio adalah suatu kumpulan bukti yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Bukti ini berupa dokumen yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyimpulkan mengenai pengetahuan, keterampilan dan atau watak penyusunnya. Secara lebih lugas Yasin (2004) berujar portofolio merupakan kumpulan tugas, pengalaman belajar dan hasil kerja sendiri. Dengan demikian maka Portofolio Guru berarti kumpulan dokumen yang dimiliki para guru dalam rentang waktu tertentu.

Yang menarik bahwa guru adalah manusia yang terkadang juga melakukan kesalahan atau terdorong hawa nafsu. Portofolio yang awalnya diharapkan akan mendongkrak kemampuan sang guru, pada kenyataannya banyak mengalami penyimpangan. Sebagian modus yang dilakukan oknum guru yaitu memanipulasi dokumen-dokumen secara sengaja demi tercapainya hasrat rendah lulus sertifikasi. Bentuk manipulasi ini berbagai macam, mulai mengganti nama di sertifikat sampai tidak mengikuti acara ilmiah berupa seminar tetapi nitip sertifikat.

Sampai kapanpun kalau model sertifikasi yang dijalankan masih dengan model portofolio maka tidak akan tercapai yang namanya profesionalisme guru. Kalau meningkatnya kesejahteraan guru mungkin ya, tapi sungguh sayang kalau uang rakyat dihamburkan hanya demi menambah penghasilan para guru tanpa ada korelasi dengan kualitasnya.