Optimalisasi Peran Dewan Pendidikan Banyumas

Penulis : Deni Kurniawan As’ari, S.Pd.
Diamuat di Surat Kabar Radar Banyumas

Dewan pendidikan, sebagai lembaga pengawal dunia pendidikan diharapkan mampu melaksanakan perannya dengan baik dan optimal. Akan tetapi, sampai saat ini Dewan Pendidikan seolah hidup enggan mati tak mau, keberadaanya antara ada dan tiada. Peran dan fungsi yang selama ini disandangnya belum berjalan, padahal ekspetasi masyarakat terhadap lembaga yang satu ini begitu besar, terutama pada saat kelahirannya pada enam tahun silam. Bila melihat sejarahnya, lembaga ini masih relatif muda atau bahkan baru balita dalam rentang usia kehidupan manusia. Tahun 2002 tepatnya, lembaga ini muncul seiring dengan era perubahan pengelolaan pendidikan yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan SK. Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka setidaknya ada 4 (empat) peran yang harus dilakukan oleh Dewan Pendidikan, yaitu: pertama, pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, kedua, pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan keempat, sebagai mediator (mediating agency) antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (legislatif) dengan masyarakat.

Sedangkan Fungsi Dewan Pendidikan meliputi: (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai a). kebijakan dan program pendidikan, b). kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, c). kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, d). kriteria fasilitas pendidikan, e). hal lain yang terkait dengan pendidikan. (5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dan (6). Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Dengan mencermati peran dan fungsi tersebut, nampak bahwa keberadaan Dewan Pendidikan sesungguhnya sangat strategis sebagai mitra Dinas Pendidikan Nasional. Persoalannya kemudian adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan Dewan Pendidikan yang profesional sehingga dapat memenuhi harapan dan mampu melaksanakan peran dan fungsi yang diembannya dengan baik.


Profesionalisme Dewan Pendidikan, Mungkinkah?

Untuk membantu pemerintah dalam membenahi kualitas pendidikan yang semakin terpuruk dalam iklim birokratik dan sentralistik, maka lahirlah Dewan Pendidikan yang tujuan utamanya ikut membantu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pada mulanya, gerakan ini dimulai dengan adanya paradigma MBS Manajemen Berbasis Sekolah yang beranggapan bahwa peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat dicapai dengan demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan dimana masyarakat sebagai stake holder berperan penuh yang terwakili dalam bentuk lembaga yang bernama DP (Dewan Pendidikan) dan KS (Komite Sekolah).

Profesional tidaknya Dewan Pendidikan, setidaknya dapat dilihat dari beberapa indikator:
Satu, Apakah Dewan Pendidikan telah berhasil melaksanan peran dan fungsinya dengan baik sesuai tujuan awal dibentuknya?
Dua, Apakah kontribusi yang diberikan Dewan Pendidikan tinggi atau besar terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan?
Tiga, Apakah partisipasi masyarakat meningkat terhadap persolan pendidikan ketika Dewan Pendidikan memberikan advisnya?
Empat, Apakah Dewan Pendidikan mampu menangkap dan mengartikulasikan berbagai masukan, kritikan dan ide gagasan masyarakat untuk menjadi sebuah kebijakan pendidikan populis dan bermanfaat?

Apabila jawabannya YA, maka hemat penulis Dewan Pendidikan telah profesional dan bila jawabannya TIDAK, maka berarti Dewan Pendidikan belum profesinal sehingga perlu untuk terus berbenah dan mempertajam peran dan fungsinya.

Sesungguhnya, profesionalisme Dewan Pendidikan memungkinkan tercapai selama masih ada upaya dan keinginan dari semua pihak, terutama dari anggota Dewan Pendidikan sendiri dan tentunya pemerintah daerah.

Upya untuk Mewujudkan Dewan Pendidikan yang Profesional
Dalam pandangan penulis setidaknya ada 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk terwujudnya Dewan Pendidikan yang profesional.

Pertama, dimilikinya sosok pimpinan Dewan Pendidikan yang kapabel (mampu), kredibel (dapat dipercaya), akseptabel (dapat diterima) dan responsibel (bertanggungjawab). Hal ini penting karena sosok pimpinan atau ketua diumpamakan sebagai nakhoda yang akan membawa perahu Dewan Pendidikan menuju pulau impian pendidikan. Sosok pimpinan harus mampu mengarahkan, memimpin dan memiliki keterampilan managerial yang memadai.

Kedua, dimilikinya komitmen yang tinggi dari para anggota Dewan Pendidikan. Rekruitmen anggota menjadi sesuatu yang penting dan menentukan perjalanan Dewan Pendidikan selanjutnya. Jangan sampai salah pilih orang dan terkesan asal terpenuhi, tanpa betul-betul mempertimbangkan secara matang bagaimana komitmen dan track-record dari calon tersebut dalam menggeluti dunia pendidikan sebelumnya. Sangat disayangkan, kalau ada tokoh yang masuk Dewan Pendidikan hanya sekedar nampang, prestise atau cari posisi tanpa adanya kesungguhan dan keinginan untuk mencurahkan segala potensi, daya pikir dan daya kritisnya untuk kemajuan pendidikan.

Ketiga, perlunya dukungan, partisipasi dan komitmen bersama, bukan hanya dari kalangan internal organisasi Dewan Pendidikan, namun juga gagasan konstruktif dan peran aktif dari semua pihak, yakni pelaksana, pemerhati dan pembina pendidikan serta masyarakat

Keempat, perlunya pendanaan yang memadai. Ada ungkapan ’jer basuki mawa bea’ bahwa segala sesuatu perlu didukung pengorbanan dan dana yang memadai. Untuk itu Dewan Pendidikan perlu kreatif dalam mencari atau menggali dana. Sangat mustahil program dapat terlaksana dengan baik tanpa pembiayaan. Penulis mengamati masih sedikit Dewan Pendidikan yang memiliki website atau semacam buletin untuk sarana sosialisasi kegiatan kepada masyarakat luas. Lagi-lagi hal itu butuh dana.

Kelima, komitmen dari pemerintah untuk memberdayakan Dewan Pendidikan. Peran pemerintah terutama pemerintah daerah sangat diperlukan demi terwujudnya Dewan Pendidikan yang profesional. Komitmen tersebut bisa ditunjukkan dengan memberikan kesempatan dan ruang seluas-luasnya untuk menjalankan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan memberikan advis dana yang memadai. Ditengarai sampai saat ini beberapa Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan masih setengah hati bahkan kadang membatasi kiprah Dewan Pendidikan itu sendiri.

Akhirnya, berhasil-tidaknya Dewan Pendidikan menjadi lembaga profesional sangat bergantung kepada partisipasi pelbagai pihak. Tanpa itu semua, maka mustahil Dewan Pendidikan yang professional bisa terwujud.